Sen. Agu 19th, 2019

Panji Indonesia

SInergi untuk Perubahan

Dunia Politik

5 min read

Oleh Mohamad Burhanudin

Dalam politik praktis, kepentingan elite adalah fakta, sementara tafsir di luar kepentingan tersebut adalah fiksi. Di antara keduanya ada sesuatu yang bernama pidato politik.

Di satu sisi, pidato politik adalah sekumpulan kata-kata penghalusan dari beragam transaksi kepentingan elite yang (dalam praktiknya) sebenarnya sangat rahasia dan tak jarang bertentangan dengan imajinasi publik. Di sisi lain, dia haruslah juga bermuatan janji yang menumbuhkan harapan, atau setidaknya kata-kata penghiburan untuk rakyat.

Sialnya, di alam demokrasi yang idolatry ini, banyak rakyat yang lebih suka berdiri pada posisi politik sebagai fiksi. Lebih menyukai tafsiran-tafsiran fiksional, yang entah dari siapa, yang bahkan presiden ataupun elit yang diidolakan tak pernah menyampaikannya. Sementara, dari waktu ke waktu politikus tetap sama: hanya setia kepada kepentingan praktisnya.

Sialnya lagi, pidato politik yang semestinya menjadi jembatan di antara gap itu, kerap berakhir “misterius”. Bukan karena tidak baik, tapi justru karena terlalu baik dan indah, membuatnya menjadi tak tentu arah. Bahkan, yang berpidato sendiri tidak benar-benar tahu akan ke mana isi pidato itu nanti pada akhirnya. Terutama, oleh karena satu hal, yaitu bahwa yang benar-benar nyata dan faktual pada akhirnya hanya satu: politik dan kepentingan-kepentingan elite di dalamnya. Selebihnya, harapan-harapan dan tafsir-tafsir itu, hanyalah fiksi.

Dan, sebuah fiksi galibnya akan melahirkan fiksi-fiksi baru, sekadar untuk memberi pembenaran atas tafsir mimpi mereka yang dirusak oleh kenyataan yang mengecewakan. Dalam psikologis massa yang penuh pengidolaan, hal tersebut menemukan bejana tumbuh kembangnya.

Ini mirip dengan saat kita bermimpi indah lalu terbangun. Namun, karena tak ingin kehilangan keindahan mimpi itu, kita tidur lagi berharap dapat mimpi baru yang sama indahnya, syukur-syukur melanjutkan mimpi sebelumnya. Dalam dunia nyata, narator penghantar tidur ini kini diperankan dengan sangat baik oleh buzzer, influencer, media partisan, maupun intelektual demagog. Membuat banyak orang bersimpuh pada political correctness.

Sebagian besar pendukung 02 selalu percaya pada tafsir bahwa hanya bersama Prabowo, Islam akan berjaya, anasir-anasir PKI terkebiri, dan Indonesia kembali kuat tanpa aseng. Segala harapan baik dari segala keburukan yang dalam benak mereka berakar dari berkuasanya kubu 01.

Sementara, sebagian besar kubu 01, selalu meyakini tafsir bahwa hanya bersama Jokowi, Indonesia bakal bersatu, makmur, bersih, tak ada lagi intoleransi, tanpa korupsi, dan terhindar jatuh menjadi “Suriah”. Dan, segala tafsir agung lainnya, yang dalam benak mereka akan akan terancam hilang andai kubu 02 berkuasa.

Saya sendiri ragu, apakah Prabowo dan Jokowi pernah berpidato dan menjanjikan hal-hal yang menjadi tafsir politik di kalangan pendukung masing-masing itu. Terlampau absurd dan “tinggi” untuk berani diucapkan oleh politikus di alam politik yang sangat pragmatis ini. Saya sangat menduga, semuanya itu sekadar tafsir para pendukung yang entah darimana berasal. Sangat mungkin dari buzzer dan demagog kedua kubu.

Dalam realitasnya, tafsir-tafsir itu jelas tidak selalu benar alias tidak benar-benar terbukti. Maka, di sinilah peran narator mimpi mengemuka untuk memberi pembenaran atas “kenyataan yang berjarak dengan tafsiran”. Maka, orang-orang berlomba mencari pembenaran, bukan kebenaran. Menunjukkan dan menertawai keburukan lawan, bukan bertukar ide-ide untuk menggali fakta yang obyektif. Dan, dalam urusan inilah politik ruang publik kita dalam lima tahun terakhir riuh rendah penuh hujat, makian, dan klaim kebenaran yang sesungguhnya memalukan. Karena, semuanya dihamburkan dengan separuh kesadaran, alias sedang bermimpi.

Kembali ke soal pidato politik. Lima tahun lalu, 2014, saat terpilih untuk kali pertama sebagai Presiden RI, setidaknya ada tiga pidato politik Jokowi yang sangat mengemuka di ruang publik. Pertama, saat deklarasi sebagai capres. Kedua, pidato kemenangan di Sunda Kelapa. Dan ketiga, pidato politik saat resmi dilantik. Dari tiga pidato politik itu, mengerucut kepada frasa dan kata-kata sebagai berikut: nawacita, revolusi mental, mengembalikan kejayaan maritim (berhenti memunggungi laut), dan ekonomi berdikari. Terma pembangunan infrastruktur bahkan tak pernah disebut. Sebuah terma yang pada saat itu sesungguhnya di kalangan pendukung Jokowi sendiri riskan, karena terasa berbau MP3EI-nya era SBY. Sebuah era yang dalam masa itu hendak direformasi.

Waktu berjalan. Lima tahun pertama hampir usai dilalui, yang kita kenang pada masa pemerintahan era ini adalah keberhasilan pembangunan infrastruktur darat, terutama jalan tol dan bandara. Sementara, terma-terma besar lainnya terlupakan entah kemana. Apakah publik pendukung kecewa? Mungkin iya, ada. Tapi rasanya sebagian besar tidak. Lebih tepatnya: tidak peduli. Tafsir tentang “langkah catur kuda” dan “terbaik dari yang terburuk” adalah narasi tafsir mimpi yang lebih dipedulikan .

Saya tidak menyalahkan Jokowi. Saya hanya ingin mengatakan, sebagai presiden dan sekaligus politikus Jokowi hidup di alam politik yang faktual, nyata. Berserobok dengan beragam kepentingan, yang membuat dia sendiri tak benar-benar tahu apakah segala apa yang dikatakan dalam pidatonya nanti memungkinkan untuk tercapai, realistis untuk dijalankan, bisa, dan dapat memuaskan kepentingan elite. Di tengah jalan, dia mulai mengalkulasi, politik infrastrukturlah yang bisa menghubungkan antara dunia fakta dan dunia mimpi. Tinggal diperkuat dengan narasi tambahan.

Artinya, jangankan tafsir-tafsir politik buzzer, kata-kata yang terucap dalam mimbar pidato yang agung oleh pemimpin yang dianggap hebat pun belum tentu akan serta merta berujung realitas dan fakta. Jadi jika Anda hari ini mempercayai tafsir-tafsir penuh bunga dan glorifikasi berlebihan tentang pidato hingga melebihi isi teks pidato itu sendiri, berarti Anda sedang lelap dalam mimpi. Sangat lelap.

Tanggal 14 Juli 2019 lalu, Jokowi menyampaikan pidato politiknya kembali. Sebuah pidato perayaan kemenangan periode kedua. Berbeda dengan pidato politik periode pertama, pidato kali ini titik tekannya adalah mengundang investasi seluas-luasnya. Memang, Jokowi juga menyebut terminologi lain, seperti melanjutkan infrastruktur, pembangunan SDM, reformasi biroktasi, dan anggaran yang terfokus. Namun, terminologi-terminologi tersebut sesungguhnya diarahkan dalam rangka menjaring investasi asing (foreign direct investment/FDI) sebesar-besarnya.

Latar belakangnya jelas, salah duanya adalah neraca perdagangan kita yang defisit parah dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan (saya akan menulis hal ini di status terpisah). Saat ini, ancaman defisit neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi yang mandek, menjadi hantu terbesar di banyak negara. Defisit inilah hal utama yang membuat Amerika Serikat berani mendeklarasikan perang dagang dengan China. Pertumbuhan ekonomi yang terpangkas hingga 2 persen sejak awal dekade ini yang membuat China mati-matian mengembangkan lebensraum industri, investasi, dan pasarnya ke banyak belahan dunia melalui BELT.

Gimana dengan Indonesia? Selain defisit, pertumbuhan yang mandek, kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang meningkat, kita juga menghadapi fakta: pertumbuhan industri manufaktur berbasis ekspor kita ketinggalan sangat jauh dari negara-negara pesaing, terutama India, Vietnam, Thailand, bahkan Bangladesh. Penyebabnya, FDI ke sektor tersebut seret. Sebagian besar hanya berminat di sektor ekstratif yang harganya terus anjlok di pasar global, cadangannya berkurang, rentan daya dukung lingkungannya, dan tak banyak menyerap tenaga kerja.

Pertanyaannya adalah apakah Jokowi akan benar-benar menempuh jalan pedang demi investasi yang terdengar sangat neolib itu (meminjam istilah kawan-kawan kritis saya yang mulai mengritik pidato Jokowi)?

Saya belum benar-benar mendapatkan keyakinan untuk berkata iya. Namun, bila pun iya, rasanya bukan investasi untuk industri manufaktur berbasis ekspor seperti yang diharapkan saat ini. Puluhan tahun kita telah mencoba menjilat asing untuk sektor tersebut, tapi tidak berhasil. Tak banyak yang bisa dilakukan hanya dalam waktu lima tahun untuk persoalan manufaktur yang sangat kompleks itu.

Faktanya, Jokowi dikelilingi elite-elite yang sangat terampil dan makmur dari bisnis ekstraktif, terutama batubara dan sawit, serta pedagang barang impor. Lagipula, membuka lahan untuk penambangan mineral dan gas jauh lebih mudah daripada mengembangkan kawasan industri, menyiapkan tenaga kerja terampil, dan merebut pasar ekspor manufaktur. Jadi, silakan tebak ke mana nantinya investasi akan diarahkan.

Mari kembali melihat politik sebagai fakta. Bukan tafsir fiksi.

More Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed

Panji Indonesia Raya © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.