Sen. Agu 19th, 2019

Panji Indonesia

SInergi untuk Perubahan

Berdamai dengan Kecurangan

4 min read

Oleh Fajran Zain

Sikap Prabowo yang pada akhirnya memilih untuk memenuhi undangan Jokowi, mencoba kereta api MRT, mendapat sorotan dari banyak kalangan, ada yang haru dan berbahagia, dan ada juga yang menyesalkannya serta bertanya-tanya tentang arti sikap Prabowo ini. Tentu banyak tafsir yang bisa kita lekatkan pada peristiwa besar yang menjadi magnet politik usai pilpres ini.

Bagi kubu 01, sikap Prabowo ini adalah lompatan besar bagi upaya memuluskan jalannya pemerintahan periode kedua. Tanpa pengakuan Prabowo, maka jalannya pemerintahan akan memiliki banyak kendala. Dukungan Prabowo, dengan basis massa yang berimbang, adalah legitimasi politik penting agar pemerintahan bisa berjalan tanpa gangguan. Faktanya, dukungan untuk Prabowo terbukti signifikan walau dalam hasil hitung Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara Prabowo tetap di bawah Jokowi, menyesuaikan dengan hasil Quick Count (QC) yang sudah lebih dahulu beredar di publik.

Apapun adanya hari ini, MK secara implisit pun telah pula memenangkan Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2019 ini. Penolakan atas semua bukti-bukti kecurangan yang diajukan oleh kubu Prabowo menjadi isyarat bahwa Jokowi lah pemilik restu MK untuk ke sekian kalinya.

Sementara itu, bagi kubu 02 hal ini meninggalkan dua isyarat strategis, pertama, memang keadaan yang memaksa untuk bersikap rekonsiliatif, dan kedua, fakta bahwa konsolidasi kubu 02 mengalami kerapuhan internal. Sikap oposisi terhadap pemerintahan seperti yang pernah menjadi wacana ternyata hanya sebuah angan-angan saja.

Semangat rekonsiliasi setelah pilpres ini sebenarnya sudah digaungkan oleh kubu 01 sejak MK bersidang hingga dua hari yang lalu saat Prabowo menjawab tawaran mencoba MRT. Hasrat Jokowi untuk bertemu Prabowo-Sandi, atau keinginan untuk mendapatkan ucapan selamat dari kubu 02 sudah disampaikan melalui beberapa tokoh lingkaran inti 01, hanya saja belum mendapatkan respons positif. Hal ini tentunya meninggalkan kegentingan tersendiri bagi proses bernegara usai pilpres karena suasana politik Indonesia diwarnai oleh kegaduhan-kagaduhan spekulatif hingga menjelang pelantikan nanti.

Lalu bagaimana menafsirkan semangat rekonsiliasi ini? Satu sisi, secara positif kita bisa menilai, sikap Prabowo adalah sikap kenegarawanan (Statemanhood) dirinya. Sikap ini pernah kita temukan dalam sosok Nelson Mandela dari Afrika Selatan, tokoh kulit hitam yang pada masa-masa Apartheid adalah korban politik kebijakan negaranya sendiri, yang lalu memilih untuk memaafkan kondisi yang ada setelah drama politik itu usai. Kita tentu butuh sosok negawaran seperti ini, karena kontestasi politik tidak bersifat permanen, seperti kepentingan dan tujuan bernegara.

Terlepas dari kacamata positif itu, kita tetap harus mencerna fenomena ini sebagai sebuah rekonsilliasi politik, bukan rekonsiliasi yang memiliki landasan moral dan etis yang kuat (Schaap, 2005). Rekonsiliasi politik adalah rekonsiliasi yang dimulai dengan upaya menciptakan “Kekitaan” yang dari sana lalu para pihak akan mulai mendiskusikan tentang konses-konsesi yang bisa ditransaksikan,

Berbeda dengan rekonsiliasi dalam kacamata psikologi –yang bertujuan untuk memperbaiki “kekitaan” yang rusak lalu menghadirkan ulang keharmonisan—rekonsiliasi politik menjadikan “kekitaan” yang baru saja diciptakan untuk mediskusikan beberapa agenda politik ke depan. Rekonsiliasi dalam psikologi bertujuan untuk menjalin kerekatan, harmoni, konsensus, dan persatuan, sementara rekonsiliasi dalam kacamata politik bertujuan untuk menciptakan keterbukaan, agonisme, pluralitas dan juga konflik (Schaap, 2005).

Sangat mungkin Prabowo juga memiliki agenda-agenda politik yang ingin dinegosiasikan dengan kubu Jokowi. Untuk keberlangsungan politik dirinya, partainya ataupun orang-orang di sekelilingnya. Rekonsiliasi ini juga bagian dari penaklukan musuh, atau tahapan perang selanjutnya, dengan strategi-strategi yang baru pula. Bukankah pepatah China pernah berkata “bila kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu dengan peperangan, maka kalahkanlah ia dengan pertemanan” atau “Meu lhob” dalam istilah nanggroe.

Satu yang tidak boleh kita lupakan bahwa konstruk dasar rekonsiliasi tetaplah sebuah konsep politik yang tidak hanya bicara bagaimana semua sikap politik bisa direkonsiliasikan, tetapi juga bicara bagaimana mempolitisasi rekonsiliasi yang akan dilakukan. Drama inilah yang boleh jadi sedang dipertontonkan kepada kita. Dalam kacamata politik, rekonsiliasi bukanlah soal bagaimana memperbaiki kembali hubungan antara warga komunitas atau negara yang pernah rusak (restorative approach), tetapi lebih menekankan aspek perubahan suasana antagonism ke suasana agonism antarpihak yang sebelumnya berseteru.

Seringkali atas nama meyehatkan suasana kenegaraan, kita lalu dipaksakan untuk menerima diskriminasi dan ketidakseimbangan hubungan sosial yang selama ini berlaku. Hal ini pernah terjadi pada rezim Pinochet di Chile yang hadir untuk menghilangkan kanker Marxisme. Dalam masa-masa transisi demokrasi, rakyat dipaksa memaklumi kedikatatoran Pinochet atas nama menjaga pilar-pilar kebangsaan, padahal rakyat tahu seperti apa kekejaman Pinochet pada masa itu. Persis seperti kita yang juga tahu securang apa proses demokrasi yang baru saja usai beberapa bulan yang lalu, atau proses politik apa yang melahirkan pemerintahan jilid kedua ini. Namun kita tidak punya kuasa selain harus memaklumi dan menerima keadaan yang ada. Sekelas Prabowo juga harus berdamai dengan kerja-kerja manipulatif yang terbukti ada, konon lagi kita rakyat kecil. Kita dipaksa berdamai dengan kecurangan-kecurangan.

Arend, dalam beberapa catatan pemikirannya, salah satunya dalam “Personal Responsibility under Dictatorship (1964) memperkenalkan satu etika politik yang diberi istilah dengan ethic of wordliness. Melalui etika ini, Arend menafsirkan sikap Prabowo ini sebagai risiko yang harus diambil olehnya untuk memungkinkan terjalinnya sebuah pertemanan politik yang baru, dengan cara menutup segala bentuk kebohongan-kebohongan antarpara pihak yang mungkin pernah ada di masa lalu, untuk tujuan politik yang baru.

Apa itu tujuan politik yang baru bagi Prabowo atau bagi Gerindra? Wallahu ‘alam. Perjalanan politik berbangsa yang akan menjawabnya suatu hari. Lalu bagaimana aktor-aktor dalam koalisi 02 harus bersikap? Semua terpulang pada preferensi masing-masing, baik personal maupun kelompok.[]

Direktur Eksekutif – *The Aceh Institute

More Stories

5 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed

Panji Indonesia Raya © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.