Rektor Universitas IBA, Dr. Tarech Rasyid, M.Si

PANJI-INDONESIA | PALEMBANG  — Rektor Universitas IBA,  Dr. Tarech Rasyid, M.Si, meminta agar Pemerintah mencegah upaya melenyapkan Pancasila dari Kurikulum pendidikan. Sebab, upaya tersebut sangat berbahaya karena  Pancasila sebagai  landasan untuk membangun  moralitas dan karekter manusia Indonesia  menjadi hilang.

Dikatakan bahwa tindakan untuk melenyapkan  Pancasila tersebut tercermin dari diberlakukannya PP 57 Tahun 2021   tentang Standar Pendidikan. Pemberlakuan PP yang kontroversial itu tentu saja  sangat mengherankan dan patut dikritisi.

Berkaitan dengan upaya pelenyapan Pancasila dari kurikulum pendidikan tersebut, mendorong  Rektor Universitas IBA  mendukung Pusat Studi Pancasila UGM yang menuntut agar  PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan itu dibatalkan.

Namun, bila tak dapat dibatalkan maka Rektor Universitas IBA mendesak agar  PP yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021 tersebut wajib direvisi secara komprehensif.

Lebih lanjut dikatakan Tarech Rasyid, jika upaya revisi PP tersebut   masih terkandung kontradiktif dalam membangun moralitas dan karakter Bangsa,  maka Universitas IBA bergabung dengan

Pusat Studi Pancasila UGM untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya pelenyapan Pancasila itu, tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah Pancasila itu tak diperlukan lagi atau tidak relevan lagi dalam konteks membangun moralitas dan karakter peserta didik?

Menurut Tarech Rasyid, Universitas IBA tetap menyakini bahwa Pancasila itu masih sangat relevan dalam membentuk moralitas dan karakter peserta didik. Karena itu, Universitas IBA meletakkan visinya sebagai Universitas yang berjiwa entrepreneur dan berkebangsaan religius.

Berkaitan dengan kebangsaan religius itu, Tarech Rasyid menjelaskan bahwa kebangsaan religius itu bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan ajaran agama Islam.

Menurut Tarech Rasyid, visi Universitas IBA  berkebangsaan religius tersebut  sejalan dengan  Pancasila sebagai Pandangan Hidup, juga sebagai Ideologi Bangsa dan dasar negara.

Selain itu,  Pancasila sebagai filsafat dan cara berfikir manusia Indonesia yang diyakini dapat menjadi penyaring atau sebagai “alat” untuk melakukan reduksi sosiologis  terhadap ideologi asing sehingga jati diri bangsa Indonesia tetap  kokoh dan eksis.

“Memang, kalau kita melihat  UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,  tidak lagi menyebutkan Pendidikan Pancasila sebagai materi yang wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan nasional,” ujarnya.

Sebagaimana tercermin pada Pasal 37,  ayat 1 dan 2   dalam Undang-undang tersebut tidak lagi memuat secara khusus dan menyebut secara eksplisit tentang Pendidikan Pancasila.

Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan itu mengesankan hendak mengukuhkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 yang memang  tidak mewajibkan materi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, terutama pada jenjang pendidikan  dasar, menengah dan tinggi.

Namun, menurut Tarech Rasyid, kita tidak boleh melupakan  bahwa ada  Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dapat disebut sebagai Lex Specialis.

Di dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa lembaga  pendidikan tinggi  diwajibkan memasukan materi Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulumnya sebagaimana tercermin dalam pasal 35, ayat 3, butir c.

Dikatakan bahwa Universitas IBA dengan visinya sebagai universitas yang unggul berjiwa entrepreneur dan berkebangsaan religius yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan ajaran agama Islam tentu sangat berkomitmen untuk mempertahankan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam pendidikan  kita.

Karena itu, Rektor Universitas IBA ini menghimbau agar PP 53 Tahun 2021 yang kontraversial itu direvisi secara komprehensif. Sebab, Universitas IBA berkeyakinan bahwa pemberian materi Pancasila, juga materi agama sangat penting diberikan kepada peserta didik.

Hal ini disebabkan lembaga pendidikan berkepentingan dalam pengembangan moralitas, integritas dan karakter peserta didik. Berkaitan dengan pemikiran ini,  Tarech Rasyid sepakat dengan Pusat Studi Pancasila UGM yang menegaskan bahwa menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib merupakan tindakan yang berbahaya. Sebab tindakan tersebut berpotensi melenyapkan Pancasila dalam upaya Pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan

Tarech Rasyid menegaskan,  pelenyapan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghilangkan landasan nilai dalam membentuk  moralitas, integritas dan karakter peserta didik sebagai manusia Pancasila. “Karena itu, kita berharap pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud ristek harus secepatnya merevisi PP No 57 Tahun 2021 yang kontroversial itu secara komprehensif,” pungkasnya.**

TEKS : RELEASE  |  FOTO : NET

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here