PANJI INDONESIA | NUNUKAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) agar melakukan antisipasi penuh dan meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi penularan COVID-19 dari aktivitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melalui lintas batas negara di wilayah Kabupaten Nunukan dan pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Utara.

Menurut dia, adanya mobilitas penduduk, baik WNI maupun WNA tersebut sangat berpotensi menjadi penyebab meningkatkan angka kasus COVID-19 apabila tidak ada penanganan khusus wilayah perbatasan, sebagaimana anjuran Pemerintah Indonesia demi memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2.

“Kita harus antisipasi. Kita harus waspada,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (30/3).

Menengok data WNI dan WNA yang tiba di Tanah Air melalui jalur resmi bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sejak akhir Desember 2020 hingga 26 Maret 2021, Doni mendapat laporan bahwa ada 614 orang dari total 1.974 yang dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui dua kali Test PCR oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Padahal sebelumnya mereka telah mengantongi surat negatif swab dari negara asal.

“Sampai dengan hari ini, mereka yang dinyatakan positif dari luar negeri setelah melalui dua kali swab pcr ada 614 orang yang positif COVID-19,” jelas Doni.

“Padahal mereka yang tiba ini membawa dokumen hasil swab negatif,” imbuhnya.

Melihat dari fenomena tersebut, maka dia yakin hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penularan virus SARS-CoV-2 dapat lebih banyak terjadi di lintas batas seperti yang ada di Kaltara.

Terlebih menurut laporan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara, yang tentunya hal itu juga menjadi poin penting untuk segera diantisipasi guna menekan angka kasus COVID-19.

Sebab, penularan COVID-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Doni lantas mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka mengantisipasi adanya penambahan kasus COVID-19 di wilayah mereka dari mobilitas penduduk melalui perbatasan tapal batas.

Dalam hal ini, Pemrov Kalbar telah membentuk Satgas Karantina dibawah komando Pangdam setempat, setelah mendapat delegasi dan arahan dari Gubernur Kalbar.

Adapun komitmen tersebut dibangun setelah sebelumnya Doni menyambangi dan memberikan arahan terkait hal serupa di wilayah Kalbar dengan menghadirkan pula beberapa unsur Kementerian/Lembaga terkait dari pusat pada awal bulan Maret yang lalu.

Oleh sebab itu, melalui forum yang juga dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah dan dihadiri komponen dari pusat, Doni berpesan agar apa yang telah dilaksanakan Pemprov Kalbar dapat dijadikan inspirasi dalam rangka melindungi warga negara dari pandemi yang melanda Tanah Air selama satu tahun terakhir ini.

Sehingga apa yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam memerangi COVID-19 tidak menjadi sia-sia dan angka kasus dapat dikendalikan.Ril

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here